Pasal 61

Berlaku

Catatan: Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Mengatur secara teknis: (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk uang kompensasi saat berakhir; (2) Alih daya (outsourcing); (3) Waktu kerja dan istirahat; (4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk tabel multiplier pesangon per alasan PHK (Pasal 40–56). PP ini menggantikan ketentuan teknis PHK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 161–172 UU 13/2003 (kini dihapus). WAJIB dibaca bersamaan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 untuk menghitung pesangon dengan benar.

(1)   Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29
ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan/atau Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa:
a.    teguran tertulis;

b.    pembatasan kegiatan usaha;
c.    penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
d.    pembekuan kegiatan usaha.
(2)   Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3)   Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
(4)   Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.    pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
b.    penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang
memiliki proyek di beberapa lokasi.
(5)   Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam
waktu tertentu.
(6)   Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan
seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.

← Pasal 60 ↑ Daftar Pasal Pasal 62 →