Pasal 62

Berlaku

Catatan: Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Mengatur secara teknis: (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk uang kompensasi saat berakhir; (2) Alih daya (outsourcing); (3) Waktu kerja dan istirahat; (4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk tabel multiplier pesangon per alasan PHK (Pasal 40–56). PP ini menggantikan ketentuan teknis PHK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 161–172 UU 13/2003 (kini dihapus). WAJIB dibaca bersamaan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 untuk menghitung pesangon dengan benar.

(1)   Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
kepada Pengusaha.
(2)   Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan yang berasal dari:
a.    pengaduan; dan/atau
b.    tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
(3)   Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota
pemeriksaan.
(4)   Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan
menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan beserta nota
pemeriksaan kepada:
a.    direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas
Ketenagakerjaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan; atau
b.    kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi,
untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi.
(5)   Direktur jenderal atau kepala dinas menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang
mengenakan sanksi administratif.
(6)   Menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan
pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.

← Pasal 61 ↑ Daftar Pasal Pasal 63 →