Pasal 15

Berlaku

Catatan: Berlaku sejak 30 September 1999. Tidak pernah diubah oleh undang-undang lain. PERHATIAN: Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang titel eksekutorial dan hak menjual atas kekuasaan sendiri telah ditafsir ulang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 (dikuatkan MK No. 2/PUU-XIX/2021): eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sepihak — wajib ada kesepakatan cidera janji atau penyerahan sukarela dari debitur; jika debitur keberatan, eksekusi harus melalui pengadilan.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk
menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya
sendiri.

[CATATAN PENTING — Ditafsir Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dikuatkan MK 2/PUU-XIX/2021]
Ayat (2) dan (3) Pasal ini telah ditafsir ulang oleh Mahkamah Konstitusi: Sertifikat Jaminan Fidusia TIDAK dapat dieksekusi secara sepihak oleh Penerima Fidusia. Eksekusi objek fidusia hanya boleh dilakukan apabila (a) debitor mengakui secara sukarela adanya cidera janji, atau (b) debitor menyerahkan objek fidusia secara sukarela. Apabila debitor keberatan atau tidak setuju, eksekusi WAJIB melalui pengadilan. Titel eksekutorial tidak dapat digunakan untuk penarikan objek fidusia secara paksa tanpa penetapan pengadilan. Kreditur (termasuk perusahaan pembiayaan) yang menarik paksa objek fidusia tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan pidana. Lihat: Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021.

← Pasal 14 ↑ Daftar Pasal Pasal 16 →